Tahun 2023, Pemerintah Daerah mempunyai prioritas pembangunan untuk masyarakat berupa "Optimalisasi tata kelola pelayanan pub...
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa prod...
Kabupaten Kulon Progo menjadi salah satu anggota jaringan JDIHN yang mendapatkan penghargaan sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi...
Bagian Hukum menerima kunjungan kerja dari DPRD Bangka Selatan pada Kamis, 8 Agustus 2019 lalu. Kunjungan dengan agenda pendalaman materi terkait Per...
24 Juli 2019 - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokum...
24 April 2019 – Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo telah mengadakan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 t...
15 Maret 2019 - Sosialisasi peraturan perundang-undangan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembentukan peraturan perundang-unda...
Feb 20, 2019 – Bertempat di ruang rapat Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo, Kepala Sub Bagian (Subbag) Produk Hukum Daerah (PHD) Bagian H...
Feb 15, 2019 – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menerima kunjungan kerja dari DPRD Kota Tangerang bertempat di ruang rapat LPSE. Agenda d...
Jan 31, 2019 - CSR sebagai tanggung jawab sosial perusahaan sesuai Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan...
WATES - Untuk meningkatkan pemahaman kepada aparat dan warga masyarakat, terhadap permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM), Pemkab Kulon Progo menyelengga...
Usaha di bidang peternakan merupakan usaha yang cukup menjanjikan karena ouputnya berkaitan erat dengan kebutuhan pokok manusia. Untuk mendukung keber...
Keputusan DPRD Kab. Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2014 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2015 tanggal 18 Nopember 2014 : Program Pembent...
Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-63 Kabupaten Kulon Progo, Bupati Kulon Progo mengeluarkan Instruksi Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 10 Oktobe...
Kelompok Pemasyarakatan Hukum (Pokmaskum) merupakan kelompok yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, yang mempunyai fungsi dan tugas ...
Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Perda No.10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ditetapkan tanggal 26 Agustus 2011, peninja...
Pencabutan Perda No.5 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil termuat dalam Keputusan bersama DPRD Kab Kulon P...
JAKARTA - Bulan depan bakal menjadi bulan penuh rezeki bagi PNS. Selain gaji ke-13 yang bakal cair, kantong PNS akan kian tebal seiring rapel kenaikan...
Dengan semakin bertambahnya penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat, berakibat pada semakin banyak timbunan sampah rumah tangga dan s...
Yogyakarta (ANTARA News) - Penegakan hukum merupakan kewibawaan suatu negara sehingga hukum harus ditegakkan, kata Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung A...
Program legislasi daerah (prolegda) adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terpadu, terencana dan siste...
Akhirnya setelah melewati beberapa kali masa persidangan, Rapat Paripurna DPR, Kamis (19/12) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil N...
Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai perlu pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai. Dengan tambahan penghasilan ini Pegawai...
Dalam Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa Lembaga Kemas...
Dengan dikeluarkannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kewenangan Daerah untuk memungut pajak menjadi bertambah. Pajak ...
LAPORAN PENELITIAN HARI JADI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO I. P E N D A H U L U A N 1. Latar Belakang Penelitian .Bahwa untuk menentukan Ha...
Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan untuk meringankan beban keluarga miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia perlu diberikan santunan kema...
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-31/PK.3/2013 tentang Klarifikasi Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2012 t...
Pemerintah akan menghapus sistem honor bagi pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh kementerian dan lembaga (K/L) dan akan memusatkan seluruh pembayaran...
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap yang diberikan honor melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer...
Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu hal yang menjadi prioritas perhatian bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam upaya pengentasan ...
Sosialisasi Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 dilaksanakan d...
Sebagai wujud tanggungjawab Pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak informasi hukum terhadap produk hukum yang telah dikeluarkan sebagaimana dimaksud...
Dokumentasi dan informasi hukum merupakan salah satu intrumen penting dalam penyusunan suatu kebijakan, oleh karenanya keberadaan dan pengelolaan doku...
Program Legislasi Daerah (Prolegda) merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, ...
Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032 disusun untuk meng...
Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012 dan untuk kelancaran dan ketertiban pengurusan barang, telah ditetapkan Keputu...
Diberitahukan kepada pengguna/pemanfaat layanan JDIH, sehubungan ada kesalahan teknis dalam upload Peraturan Bupati No. 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk...
Salah satu upaya untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam melakukan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati No. 64...
Berawal dari komitmen diantara Pengelola JDIH Kulon Progo untuk bisa sejajar dengan JDIH Kabupaten/Kota lain dalam memberikan pelayanan informasi huku...
Dalam rangka melindungi pasar tradisional dan UMKM agar mempunyai sinergi dan daya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern, Pemda telah mengel...
Diberitahukan kepada seluruh SKPD/Unit Kerja/Sekolah bahwa dalam rangka kelancaram dan ketertiban pengelolaan keuangan dan barang daerah telah diterbi...
Suatu gebrakan baru telah dilakukan oleh Bagian Hukum Setda Kab. Kulon Progo dalam rangka merejuvinasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi ...
Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo telah mengeluarkan instruksi tentang Netralitas PNS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah...
Dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah yang aspiratif dan akomodatif, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo bersama Fakultas Hukum UGM sedang mela...
Meski sebelumnya beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten Kulonprogo terdapat dua pendapat pro dan kontra tentang rencana pemb...
