ABSTRAK

:

-

Akuntabilitas dan transparansi harta kekayaan penyelenggara negara merupakan bagian penting dalam upaya mencegah korupsi serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan di Kabupaten Kulon Progo.

-

Kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara di Kabupaten Kulon Progo telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

-

Menindaklanjuti ketentuan Pedoman Penilaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Melalui Monitoring Center for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 tahun 2022 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu diubah

-

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 23 Tahun 2014; Perbup Kulon Progo        No. 8 Tahun 2022

-

Peraturan Bupati ini sebagai pedoman terkait LHKPN oleh Penyelenggara Negara

CATATAN

:

-

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 15 November 2023.

-

Mengubah Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2022

ABSTRAK

:

-

Melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan.

-

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Perda Kabupaten Kulon Progo No. 8 Tahun 2019.

-

Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian Penghasilan dan Tunjangan bagi Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan. Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Klasifikasi Penyelenggara Pemerintah Kalurahan, Besaran Penghasilan dan Tunjangannya serta Tunjangan BPK.

CATATAN

:

-

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 10 November 2023.

-

Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo No. 61 Tahun 2019