Sebagai wujud tanggungjawab Pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak informasi hukum terhadap produk hukum yang telah dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Permendagri No. 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyebutkan bahwa penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah, maka Pemda melakukan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan.

Perda No. 7 Tahun 2012 yang ditetapkan tanggal 14 Mei 2012 tersebut ditetapkan dalam rangka menjamin terwujudnya iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum dan mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, diperlukan upaya antisipatif terhadap timbulnya gangguan yang diakibatkan dari penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Izin gangguan merupakan sarana pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta perlindungan terhadap timbulnya bahaya kerugian dan/atau gangguan lingkungan dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Pada tanggal 9 dan 11 April 2013 telah dilakukan sosialisasi terhadap Perda No. 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menyamakan persepsi terhadap esensi penyelenggaraan izin gangguan dan upaya pemahaman bersama-sama antar stakeholder dengan masyarakat.