Dengan semakin bertambahnya penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat, berakibat pada semakin banyak timbunan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Apabila sampah tersebut tidak dikelola secara baik dan teratur dapat menimbulkan berbagai masalah bagi Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat. Salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, perlu diambil kebijakan dalam bidang pengelolaan sampah dengan tujuan utama tercapainya lingkungan yang bersih, sehat dan indah, demi terwujudnya kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam menyusun kebijakan, Pemerintah Daerah berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik bagi kehidupan sosial, ekonomi dan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan persampahan, mulai dari pengaturan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban masyarakat, larangan, perizinan bagi usaha pengelolaan sampah, diakomodir dalam Peraturan Daerah ini, sehingga diharapkan kebijakan ini mampu memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan pengelolaan sampah. Salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam rangka mendukung keberhasilan pengelolaan persampahan di Daerah adalah adanya kewajiban untuk melakukan pemilahan sampah dan menyediakan fasilitas atau sarana/prasarana pemilahan mulai tingkat sumber timbulan sampah. Sedangkan dalam pengelolaan dan layanan persampahan, Pemerintah Daerah menjamin dengan menyediakan pengangkutan sampah, penyedian sarana/prasarana, penyediaan TPS, TPST maupun TPA.
Pemerintah Daerah juga berkewajiban mendorong terus peran serta masyarakat dalam rangka pengurangan timbulan sampah dengan memberikan insentif kepada orang, lembaga atau badan yang melakukan inovasi terbaik dalam pengelolaan dan pengolahan sampah. Disamping itu Pemerintah Daerah juga dimungkinkan memberikan kompensasi atas kerugian atas adanya dampak negatif yang timbul sebagai akibat pengelolaan dan pengolahan sampah.
Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Kegiatan publikasi produk hukum ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, utamanya Psal 94 yang menyebutkan bahwa Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
Dalam melaksanakan amanat ini dilakukan dengan beberapa metode diantaranya menggunakan media tehnologi yang diupload dalam www.jdih.kulonprogokab.go.id, menerbitkan lembaran daerah/berita daerah yang didistribusikan sampai ke desa dan melalui tatap muka (dialog) seperti yang akan dilakukan sekarang ini.

Kegiatan publikasi produk hukum ini dilakukan untuk menyebarluaskan produk hukum kepada masyarakat agar masayarakat memahani hukum dan harapannya dapat mewujudkan masyarakat yang tertib hukum. Kegiatan ini dilaksanakan 3 kali yaitu di Kecamatan Wates (tanggal 22 April 2014), Kecamatan Kalibawang (tanggal 24 April 2014) dan Kecamatan Sentolo (tanggal 29 April 2014) dengan narasumber dari Kantor Lingkungan Hidup dan Bagian Hukum. Peserta yang hadir merupakan perwakilan dari kecamatan, desa, PKK, tokoh masyarakat dan KSM (kelompok swadaya masyarakat) pengelola sampah.