Dokumentasi dan informasi hukum merupakan salah satu intrumen penting dalam penyusunan suatu kebijakan, oleh karenanya keberadaan dan pengelolaan dokumen tersebut perlu mendapat perhatian. Dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, pembinaan dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum menjadi suatu keharusan. Pada Bulan Februari lalu, Kanwil Hukum dan HAM Provinsi DIY bersama-sama dengan Biro Hukum Setda Provinsi DIY telah melakukan pembinaan bagi pengelola JDIH Kecamatan dengan melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH. Kegiatan tersebut menjadi salah satu wujud pembinaan dari pusat jaringan kepada anggota jaringan di bawahnya, yang dilakukan di Kecamatan Wates dan Kecamatan Kokap.

Pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada anggota JDIH yang meliputi:

a. Organisasi;

b. Sumber Daya Manusia;

c. Koleksi Dokumen Hukum;

d. Teknis pengelolaan;

e. Sarana prasarana;

f. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan pembinaan tersebut, setiap JDIH diharapkan dapat mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat.