Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai perlu pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai. Dengan tambahan penghasilan ini Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah harus meningkatkan kinerja dan profesionalismenya untuk memberikan pelayanan publik secara optimal. Hal diatas merupakan pertimbangan yang tertuang dalam Peratuan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Daerah. Tujuan pemberian TPP untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme dan kesejahteraan pegawai sehingga dapat menjalankan tugas pelayanan yang lebih responsif, tepat waktu dan berkualitas.

Penentuan besaran pemberian TPP ditentukan dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja SKPD setiap triwulan berdasarkan bobot jabatan dan disiplin pegawai. Bobot jabatan adalah penetapan proporsi masing-masing jabatan berdasarkan tingkat eselon untuk jabatan struktural dan golongan ruang untuk jabatan fungsional umum serta jenis jabatan untuk jabatan fungsional tertentu sebagai bagian dari total jabatan dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang objektif. Sedangkan disiplin diartikan kesanggupan Pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak mentaati atau melanggar dikenai hukuman disiplin.

Penilaian disiplin pegawai berdasarkan kriteria ketidakhadiran dalam hal pegawai tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama paling banyak 3 (tiga) hari dalam setiap bulannya, maka dikenakan pengurangan sebesar 5 % (lima per seratus) setiap bulan pada triwulan dimaksud. Untuk dapat melihat keseluruhan isi Peraturan Bupati tersebut, silahkan download melalui menu produk hukum.