Suatu gebrakan baru telah dilakukan oleh Bagian Hukum Setda Kab. Kulon Progo dalam rangka merejuvinasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum di kecamatan. Salah satunya dengan mengembalikan tugas pengelolaan JDI Hukum pada Seksi Pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 102 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Kecamatan. Pengelola JDI Hukum Kecamatan Tahun 2011 ini kebanyakan diisi oleh pegawai baru (CPNS) yang diharapkan dapat menjadi awalan baik untuk lebih memaksimalkan peran dan fungsinya.

Berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2011 tentang Pengelola JDI Hukum di Kecamatan, pengelola melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum kepada pihak-pihak yang membutuhkan secara cepat, tepat dan akurat.

Bimbingan teknis dan pembinaan bagi pengelola JDI Hukum seakan menjadi keharusan, sehingga Biro Hukum Setda Prov DIY yang mempunyai kegiatan pembinaan dan monitoring JDI Hukum, melakukan kunjungan ke beberapa kecamatan di Kulon Progo. Pembinaan kali ini hanya dilakukan untuk 6 kecamatan di setiap kabupaten. Untuk Kulon Progo, diawali dari Kecamatan Nanggulan, Sentolo, Pengasih, Galur, Lendah dan Panjatan. Banyak masukan yang disampaikan kepada Tim Monitoring dari Biro Hukum diantaranya perlunya bimbingan teknis pengelolaan JDI Hukum, standarisasi pengelolaan dokumen dan kebutuhan sarana dan prasarana seperti ruangan dan rak buku.

Terhadap semua masukan, Biro Hukum melalui Kasubag Dokumentasi, Ibu Cahyaning, S.Sos berupaya untuk mengajukan kebutuhan dimaksud.