Profil Bagian Hukum

     Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Bagian Hukum mempunyai fungsi pelaksanaan dan pengkoordinasian perumusan dan pengkajian produk hukum daerah, kajian hukum, penyelesaian permasalahan hukum, pemberian bantuan hukum, publikasi, sosialisasi, dokumentasi dan informasi produk hukum serta penyelenggaraan tata usaha bagian.

     Uraian tugas bagian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Sub Bagian-Sub Bagian pada Bagian-Bagian Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah :

  1. Melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan dan pengkajian produk hukum daerah, meliputi Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bersama Bupati, Peraturan Bupati, Keputusan Bersama Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati;
  2. Mengkaji dan meninjau produk hukum daerah;
  3. Memberi pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintahan Desa dalam perumusan kebijakan dan penyelesaian masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
  4. Menghimpun peraturan perundang-undangan, melakukan publikasi produk hukum, dokumentasi dan informasi produk hukum;
  5. Melaksanakan tata usaha Bagian; dan
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah berkaitan dengan bidang tugasnya.